KIPRAH PELAJAR ISLAM NTB: Telaah Historis Heroisme PII NTB Menentang Komunisme

PII NTB    Juni 28, 2020   

Prolog

Pelajar Islam Indonesia (PII) telah menjadi bagian rantai sejarah nasional khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menumbangkan ideologi komunisme-sosialis, ini banyak dibuktikan dengan aktivitasnya dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) di tiap daerah NTB. Tulisan ini merupakan sepenggal tulisan dari buku mengenai kiprah dan sejarah PII di NTB yang sedang dirampungkan. Semasa aktif di PII NTB banyak kader berusaha mencari tahu bagaimana sejarah PII dan eksistensinya tetap ada dan mewarnai masyarakat NTB. Silaturahim Keluarga Besar (KB) PII telah menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi tersebut, akan tetapi ini tidak memuaskan. Telaah pustaka menjadi cara alternatif, walau ini dirasa sulit karena tidak ada catatan tertulis mengenai kiprah PII di NTB. Sampai akhirnya dibentuklah tim penyusun, selain dengan cara memperbanyak referensi. Semoga tulisan ini banyak membantu sebagai ke-PII-an bagi yang membacanya.

I. Pertama

Sejak awal didirikannya, PII sering bersinggungan dan berseberangan dengan keadaan-keadaan yang tidak memihak pada pendidikan, ke-islam-an, dan ke-Indonesia-an. Awal terbentuknya, tahun 1947 PII menentang dualisme pendidikan modern dan pendidikan ala pesantren. Pendidikan modern yang notabenenya pendidikan Barat lebih memihak pada kalangan penjabat pemerintahan atau tepatnya orang yang berduit, sangat bertolak belakang dengan sistem pendidikan santri, sehingga perbedaan ini mengakibatkan jurang tatanan sosial. Tahun 1960-an PII menentang ideologi komunisme-sosialis sebagai ideologi bangsa dan sampai saat ini PII tetap bersebrangan dengan upaya-upaya disintegrasi bangsa.

Pendidikan sebagai wilayah garap PII merupakan hal terpenting yang tetap diperjuangkan. Ini terlihat ketika pasca kemerdekaan pendidikan yang tidak memihak rakyat kecil, dan pada tahun 1947 terlihat dualisme pendidikan nasional yang akhirnya terbentuklah organisasi pelajar islam ini pada 4 Mei 1947. Saat ini pun PII memperjuangkan hak belajar, pendidikan pembebasan, dan pendidikan untuk rakyat dengan menolak UN sebagai bentuk (nilai akhir) kelulusan peserta didik, tidak mendukung komersialisasi pendidikan atau Badan Hukum Pendidikan (BHP), dan menolak bentuk-bentuk kapitalisasi pendidikan melalui bimbingan belajar atau pendidikan di luar jalur formal.

Pada tanggal 18 September 1948, keadaan di daerah de facto Republik Indonesia sedang sangat gentingnya disebabkan perundingan-perundingan antara delegasi RI dan delegasi Belanda di bawah pimpinan Komisi Tiga Negara (KTN) dari PBB sangat berjalan mulus, dan dibeberapa tempat muncul insiden-insiden yang sangat membahayakan.

Suasana politik dalam negeri sangat panas disebabkan sikap dan agitasi kosong kaum komunis sesudah mereka gagal memimpin negara (mereka menciptakan perjanjian Linggarjati dan Renville). Akhirnya mereka menamakan dirinya pembela rakyat dan kaum kecil (buruh dan petani) dengan membentuk apa yang dinamakannya "Front Demokrasi Rakyat (FDR)" di bawah pimpinan Muso yang baru saja kembali dari Moskow (Rusia) dan Amir Syarifuddin.

Di mana-mana FDR mengadakan rapat-rapat raksasa dan samudera untuk membakar hati rakyat, bahkan pemogokan umum di bawah pimpinan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) di Dalanggu, akibat dari pemogokan kaum komunis ini menyebabkan keadaan dan kehidupan rakyat semakin sukar, sebab selain RI mendapat tekanan militer dari Belanda, juga tekanan ekonomi yang menyulitkan RI.

Dalam keadaan seperti itu kaum komunis PKI mengadakan pemberontakan terhadap RI untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah, dimulai dari Madiun di bawah pemimpinan Muso, A. Syarifuddin.

Pemberontakan PKI ini membawa malapetaka yang tidak ada taranya dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Tidak sedikit korban jiwa (dibunuh secara kejam di luar perikemanusiaan) dan kader PII setempat di daerah-daerah pemberontakan pun menjadi korban, antara lain Surjosugito (Komandan Brigade PII daerah Madiun).

II. Kedua

Wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) di bagi dalam beberapa daerah yang disebut landschappen (swapraja) dan neo-landschappen (swapraja baru) yaitu daerah-daerah yang akan menyelenggarakan urusan otonomi berdasarkan Zelf Bestuur Reglement 1939.

Di provinsi Sunda Kecil (kemudian namanya berubah menjadi Nusa Tenggara) dibentuklah daerah Bali, Lombok, Sumbawa (daerah Dompu dan Bima) dan seterusnya di Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Presiden NIT tanggal 9 Mei 1949 Nomor 5/Prv/49, pemerintah daerah wilayah NIT berjalan menurut UU Pemerintahan Daerah NIT Nomor 44 Tahun 1950.

PII di NTB mulai mengukir sejarah lokal dan nasional sejak tahun 1950-an, tepatnya ketika terjadi persinggungan antara aktifis pelajar islam dengan para ideolog komunis-sosialis. Saat Andi Mappetahang, 19, Fatwa terpilih sebagai ketua umum PII di wilayah Sumbawa, NTB pada tahun 1958. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tanggal 12 Februari 1938 ini telah menggerakkan masa dalam menyampaikan kritik pada aksi-aksi kegiatan PKI dalam rapat Badan Kerja Sama Pemuda Militer (BKSPM).

PKI terbentuk di NTB sejak tahun 1952 yaitu sebelum pemilu digelar, tepatnya pada saat pemerintah daerah Lombok dan pemerintah daerah Sumbawa sudah berjalan berdasarkan UUDS 9150. Di Lombok, PKI dibentuk oleh Muhammad Baisir asal Ampenan.

Mengenai M. Baisir ini harian Gelora Mataram (tahun 1962) dalam laporan "10 tahun PKI di NTB" menjelaskan bahwa:

"…Baik keluarga maupun sahabat dekatnya tidak bersedia memberi keterangan kecuali menyatakan bahwa dia adalah tokoh yang kontroversial. Karena terjadi peristiwa pembunuhan politik atas diri saleh sungkar yang menjadi ketua DPRD Lombok, maka ia sangat kecewa dan keluar dari Masyumi, kemudian membentuk PKI…"

Pembunuhan yang berlatar politis itu terjadi pada tanggal 11 Maret 1952, Saleh Sungkar adalah salah satu tokoh pendiri partai Masyumi di Lombok yang sedang menjabat ketua DPRD daerah Lombok diculik, diperiksa dan ditahan di Bali. Namun tidak ada pengadilan yang digelar untuk peristiwa keji itu.

Terlepas dari apakah karena kecewa dan untuk melampiaskan dendam sehubungan peristiwa 11 maret 1952 atau memang Muhammad Baisir adalah sel-sel komunis yang menyusup ke dalam tubuh partai Masyumi, namun dengan kawan-kawannya seperti Lalu Brathayuda dan Lalu Unas, M. Baisir telah ikut memicu pemberontakan PKI 30 September 1965 di Lombok.

Di pulau Sumbawa. Pembentuk PKI di pulau Sumbawa dilakukan oleh Muslimin Yasin pada tahun 1952, tokoh ini mula-mula (bahkan sampai tahun 1968) mengaku sebgai aktivis Muhammadiyah Sumbawa.

Tentang tokoh Muslimin Yasin ini, pemimpin Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) konsulat NTB, Musa Affandi, SH, pada tanggal 10 Februari 1966 melaporkan tentang pribadi dan sepak terjangnya pada Tim Pemeriksa Pusat (TEPERPU) menyusulnya ditangkap Muslimin Yasin di Jakarta 29 Desember 1965, yaitu:

"…Muslimin Yasin guru SD di Sumbawa Besar berangkat ke Jakarta untuk meneruskan pelajarannya di SGA tahun 1950. kemudian diketahui tidak lagi belajar di sekolah tersebut, tetapi menajdi kader PKI dan bekerja untuk PKI. Pada tahun 1952 kembali ke Sumbawa Besar untuk tugas membentuk PKI di seluruh Nusa Tenggara. Ia menjelajahi pulau Flores dan Sumba bahkan sampai ke Alor naik perahu atau sampan. Akibat berhasilnya tugas-tugas partai yang di laksanakan di NTB, maka pada pertengahan tahun 1965 Muslimin Yasin ditarik ke pusat dengan tugas memimpin harian "Kebudayaa Baru" di samping tugasnya dalam CC PKI sebagai calon CC PKI…"

Pada saat dibentuknya PKI di Lombok dan Sumbawa pada tahun 1952, kepemimpinan PKI sudah berada di tangan DN Aidit, yang pengambilalihannya dari alimin. DN. Aidit muncul dengan konsep baru yang dikenal sebagai "jalan demokrasi rakyat bagi Indonesia" melalui cara parlementer dan revolusioner.

Seperti halnya partai-partai lain, maka PKI segera menyusun organisasinya dengan membentuk Commite Daerah Besar (CDB) PKI NTB dan secara berjenjang ke bawah membentuk Committe Seksi (CS) di tiap daswati II–daswati II merupakan daerah pemekaran berdasarkan UU nomor 69 tahun 1958, Committee Sub Seksi (CSS) di tiap kecamatan dan Committee Resort (CR) di tiap desa.

III. Ketiga

Laju perkembangan dan kemajuan PKI bukan tanpa tantangan. Memang jalannya revolusi Indonesia setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 secara nasional telah mendorong PKI maju dengan lompatan besar, akan tetapi perlawanan-perlawanan yang dihadapinya secara nasional tidaklah ringan.

Kesadaran baru yang kuat kemudian muncul dari generasi musa islam NTB, setelah mengkaji dan menganalisa perilaku PKI yang ditandai dengan aksi-aksi sepihak, aksi PGRI Non-Vaksentral, IPPI Panca Cinta, demonstrasi, dan pawai yang menghujat para Bupati.

Bertempat di Pagutan Mataram, bertepatan dengan hari Peringatan Piagam Jakarta 22 Juni 1964, dilangsungkan pertemuan antar organisasi pemuda dan mahasiswa islam yang bersafiliasi dengan partai NU, PSII, PERTI, dan Muhammadiyah serta organisasi independen seperti HMI dan PII.

Dalam pertemuan tersebut yang penting diuangkapkan adalah pernyataan dan penegasan dari wakil HMI, Lalu Mudjtahid BA. yang menyatakan:

"…kami dari HMI menuntut agar forum ini tidak sekedar formalitas, apalagi akan menggeret kita kepada kondisi politik daerah yang ikut diciptakan sendiri oleh sementara pimpinan-pimpinan kita (partai islam) misalnya ikut ramai-samai dalam aksi rituling pejabat-pejabat daerah yang anti komunis. Dewasa ini HMI dan  PII menjadi incaran PKI secara nasional dan apakah organisasi pemuda dan mahasiswa yang berafiliasi disini akan bersikap seperti mereka…"

Untuk menumpas eksistensi PKI, pada tanggal 9 Mei 1966, lima hari setelah peringatan hari bangkit PII, terbentuklah Front Pancasila daerah NTB dengan ketua M. Said dari partai NU. Selepas itu, muncul perkembangan baru, para pelajar dan mahasiswa tidak puas sebatas aksi-aksi yang dilancarkan oleh Front Pancasila, mereka kemudian mengambil inisiatif untuk membentuk konsulat KAPPI dan konsulat KAMI NTB. M. Syukri R, Presidium KAPPI konsulat NTB adalah dari kader PII dan anggota yang terbentuk dari kalangan PII adalah M. Syukri, Salim Bafadal, adapun Seksi Keamanannya adalah Chairuddin AS.

Dalam rangka konsolidasi gerakan maka dibentuklah KAPPI di daerah-daerah. Tanggal 29 Mei 1966 dibentuklah KAPPI Bima dengan ketua umum Indra Alam, tercatat sebagai ketua umum dan sekretaris dari kader PII pada tanggal 23 November 1966 adalah Farouq MS dan Zakariah Hamdi. Kader PII yang tergabung pada KAPPI  Dompu adalah Abuthalib H.Is, yang selanjutnya kader PII yang memimpin pada 25 September 1967 Ahmad M. Tamin. KAPPI Sumbawa Besar dengan ketua umum MA. Bakry. Kader PII dalam KAPPI Lombok Timur tercatat sebagai sekretaris, seksi umum/intel, seksi pengarahan massa, seksi keamanan, seksi operasi adalah Lalu Wildan, Munir, Achmad Mughni, Slamet Riyadi, M. Amin, dan Sadri Zaini. Di KAPPI Lombok tengah terdapat Ahmad MS., KAPPI Lombok Barat tidak dibentuk, bergabung dan terkoordinasi bersama KAPPI nasional.

Epilog
PII akan tetap menjadi organisasi kader yang tetap berseberangan dengan idologi kufur, tak hanya berseberangan dengan kapitalis-sekuler tetapi juga pada ideologi komunis-sosialis. PII NTB pun akan tetap memperjuangkan tegaknya dien-ul-islam sebagai dasar hidup ummat manusia.

BAHAN BACAAN

Fath. Zakaria, GEGER GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965: Rakyat NTB Melawan Bahaya Merah (Mataram: Sumurmas Mataram, 2001).

AM Fatwa, DARI MIMBAR KE PENJARA: Suara Nurani Pncari Keadilan Dan Kebebasan (Bandung: Mizan, 1999)

PII, PILAR DASAR GERAKAN PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam Indonesia, ed. M. Husnie Thamrin dan Ma'roov (Jakarta: Karya Cipta Jaya,1998)

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih, atas kisah herois dan semangat yang diberi, kepada kanda Husni Thamrin, HR Sri Bintoro, Sukri, dan lain-lain.

Tulisan ini dipersembahkan oleh Rusydi untuk kader-kader PII NTB yang berdedikasi tinggi.

_______________

Diterbitkan tanggal 23 Oktober 2007 - Dipublikasikan ulang 28 Juni 2020 - Semoga bermanfaat